JURNALJAMBI.CO -  Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka Pengambilan Keputusan Dewan Terhadap Ranperda Provinsi Jambi Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jambi Tahun 2019-2039 berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (29/1).



Dalam proses penyusunannya, kata Sekda, Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah melalui beberapa kali tahap pembahasan serta kajian akademis baik melalui konsultasi maupun studi komparatif dari berbagai pihak maupun Kementerian terkait dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Penghargaan tinggi kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam pembahasan hingga pengambilan keputusan hari ini menunjukkan tekad yang kuat untuk mensukseskan pembangunan di bidang Perindustrian di provinsi Jambi," ungkap Sekda.

Rancangan Pembangunan Industri Provinsi Jambi tahun 2019-2039 memuat visi,misi,tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah serta strategi dan program Pembangunan Industri Unggulan Provinsi Jambi pada periode tahun 2019-2039.

Sesuai dengan kewenangannya, Pemerintah Provinsi Jambi bertanggung jawab atas pencapaian tujuan Pembangunan Industri Daerah yang meliputi penyusunan rencana Pembangunan Kawasan Industri, penyediaan infrastruktur industri.

"Melakukan penataan industri dikawasan industri serta melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan industri," lanjut Sekda.

Pembangunan industri di provinsi Jambi, terang Sekda, merupakan salah satu aspek pembangunan daerah berdasarkan demokrasi ekonomi sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Pemerintah, baik itu Eksekutif maupun Legislatif perlu menerapkan strategi pembangunan industri berupa pembangunan pusat pertumbuhan industri berbasis keunggulan komparatif daerah.

"Sejalan dengan arahan tata ruang wilayah Provinsi Jambi serta arah pembangunan sebagaimana direncanakan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jambi tahun 2005-2025," kata Sekda.

Sekda berharap, pembangunan industri di Provinsi Jambi berpihak pada penyerapan tenaga kerja lokal serta Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Jambi.

Untuk itu, lanjut Sekda, Pemerintah Provinsi Jambi perlu menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten dan terlatih serta menyiapkan akses kesempatan kerja pada industri unggulan.

"Sehingga peluang kerja yang ada pada sektor industri tidak diisi oleh tenaga kerja dari provinsi lain atau negara lain," kata Sekda.

Sebelum pengambilan keputusan terkait Ranperda Pembangunan Industri, terlebih dahulu Pansus II diwakilkan H. Bustami Yahya,SH, menyampaikan Laporan Pansus II DPRD Provinsi Jambi Terhadap Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jambi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan rencana pembangunan industri provinsi(RPIP) merupakan amanah undang-undang sebagaimana terlihat pada lampiran EE Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional Tahun 2015-2035.

Hal pokok yang diatur dalam Ranperda RPIP diantaranya batasan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembangunan industri, klasifikasi dan arahan industri di Provinsi Jambi, dokumen komplementer RPIP Jambi sebagai bagian tak terpisahkan dari Draft Ranperda, pelaksanaan RPIP, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan RPIP Jambi.

Merujuk Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri baik secara lokal regional maupun nasional.

Secara terencana peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sepakat menyetujui Ranperda Pembangunan Industri Provinsi Jambi Tahun 2019-2039.

Sumber : Humas Pemprov Jambi

Editor : M.Tami