JURNALJAMBI.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto, menegaskan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jambi harus memiliki komitmen dalam melakukan pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui sistem online.



"Melalui pertemuan ini, saya tegaskan kepada setiap OPD di Provinsi Jambi harus melakukan pengisian SKP online, karena itu merupakan suatu kewajiban kita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di awal tahun 2019 ini," kata Sekda saat memimpin Rapat Penyusunan Perjanjian Kerja dan Substansi Pengisian SKP Online, Selasa (15/01) pagi.

Sekda minta, pengisian SKP online harus selasai dilaksanakan pada bulan Januari ini, karena konsekuensinya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak dapat dibayarkan jika tidak melakukan pengisian SKP online dalam batas waktu yang telah ditentukan.

"Saya meminta komitmen dari semuanya, harus secepatnya sudah selesai melakukan pengisian SKP online ini,” ujar Sekda dalam acara yang dilakukan di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi.

Lebih lanjut, Sekda menyampaikan, pengisian SKP online ini merupakan turunan dari membuat perjanjian kerja terlebih dahulu.

"Jadi, pertama yang dilakukan adalah membuat perjanjian kerja untuk bisa melakukan pengisian SKP online dan itu merupakan tanggung jawab dari kepala OPD masing masing," terangnya.

Perjanjian kerja sendiri, terang Sekda, dimulai antara kepala OPD dengan Sekda yang mengacu pada renstra OPD, kemudian turun antara eselon III dengan kepala OPD, begitu seterusnya sampai antara eselon IV dengan para staf.

"Saat ini, baru ada 15 OPD se Provinsi Jambi yang sudah lengkap membuat perjanjian kerja dan siap dinilai oleh Kementeria Dalam Negeri Republik Indonesia (RI),” tutur Sekda.

"Saya juga sudah meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi untuk memperpanjang pengisian SKP online sampai akhir Januari, karena masih banyak OPD yang belum paham,” tambah Sekda.

Sebelumnya, Kepala Bagian  Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, Syafruddin,S.Pt, MM menyampaikan, sampai saat ini baru ada 15 OPD di Pemerintah Provinsi Jambi yang mempunyai indaktor utama kerja secara lengkap.

"Jadi, masih banyak OPD di Pemerintah Provinsi Jambi yang belum memiliki indikator utama kerja yang lengkap," katanya.

Dikatakan Syafrudin, indikator utama kerja ini sangat penting sekali untuk melakukan pengisian SKP online, serta penilaian kinerja untuk tahun 2019 yang akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri RI mengacu kepada SKP online tersebut.

"Untuk mendapatkan hasil yang baik, semua kinerja pada setiap OPD di Pemerintah Provinsi Jambi harus bernilai B,” ungkap Syafruddin.

Untuk itu, lanjutnya, pertemuan ini dilaksanakan agar setiap OPD di Pemerintah Provinsi Jambi bisa mengerti dan memahami dalam membuat indikator kinerja utama OPD masing masing yang nantinya akan dituangkan ke dalam SKP online.

"Sehingga kinerja Pemerintah Provinsi Jambi bisa mendapatkan nilai yang baik,” tutup Syafruddin," terangnya.

Sumber : Humas Pemprov Jambi

Editor : M.Tami