JURNALJAMBI.CO– Belum lama ini Presiden Jokowi mengajak petani untuk mengembangkan komoditas lain, seperti Jengkol dan Petai, selain membudidayakan perkebunan kelapa sawit, menyusul petani sawit saat ini masih dihadapkan pada masalah harga yang terus melorot.
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai, semestinya guna menghadapi permasalahan harga buah sawit petani, membuat rencana aksi untuk stabilisasi harga komoditas perkebunan. “Bukannya malah meminta petani menggantikan komoditas yang dikelolanya dengan Jengkol,” tutur Sekjen SPKS, Mansuetus Darto, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Sabtu (22/12/2018).
Bila melihat kebijakan yang sudah di susun oleh Pemerintahan Joko Widodo terdapat beberapa hal yang relefan untuk perbaikan harga sawit ditingkat petani, antara lain dengan terbitnya Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Moratorium Sawit yang dapat mencegah over produksi minyak sawit. Lantas PP No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan serta Reforma Agraria.
Dengan beberapa kebijakan tersebut, seharusnya Presiden tinggal melakukan monitoring terkait implementasinya di lapangan. Adapun kebijakan lainnya adalah Permentan No 1 tahun 2018 tentang Penetapan Harga Sawit, dimana dalam beleid tersebut sudah ada arahan agar perusahaan sawit wajib membeli Tandan Buah Segar (TBS) sawit dari petani swadaya secara lansung melalui kelembagaan petani.
Namun, praktiknya dilapangan tidak berjalan efektif. Inpres moratorium ataupun peraturan teknis harga sawit yang telah di susun oleh kementerian pertanian tidak berjalan efektif, lantaran ada praktik bisnis yang sudah sangat mapan dan merugikan yang sudah berlangsung lama dan terus di tradisikan dalam kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit. “Akibatnya, petani terus menerus menjual buah sawit ke tengkulak dengan harga yang sangat rendah,” kata Darto
Lebih lanjut kata Darto, ucapan presiden itu merupakan blunder besar ketika Pak Joko Widodo sedang ingin menaikkan electoralnya bagi petani perkebunan yang suara-nya sangat besar kurang lebih 10% suara. Dengan harga komoditas perkebunan yang makin terpuruk tentunya bisa saja akan merubah pilihan masyarakat petani di desa-desa perkebunan. Tidak hanya sawit tapi juga karet yang harga nya sedang anjlok
Sebab itu SPKS meminta Presiden Jokowi untuk memperkuat monitoring, bila perlu presiden lansung turun tangan untuk menggerakkan perusahaan-perusahaan sawit membeli lansung dari petani sawit swadaya.
Sebab itu harga menjadi salah satu point penting dari Inpres moratorium sawit untuk peningkatan produktivitas. Dengan adanya kemitraan lansung dengan petani tanpa harus melalui tengkulak, petani sawit swadaya diharapkan akan menambah pendapatannya menjadi 30% dari harga TBS yang ada saat ini sebesar Rp 600/kg di petani swadaya. Sementara harga sawit ditingkat petani plasma sudah berkisar Rp 1100/kg.
Selain itu, Presiden juga diminta untuk lebih tegas dan membentuk satuan tugas khusus sawit khususnya terkait dengan harga komoditas, karena ada praktik bisnis yang buruk dan merugikan petani antara perusahaan dan tengkulak yang sudah bertradisi dikebun sawit. “Satgas tersebut harus bekerja cepat untuk mengawasi praktek-praktek buruk tersebut agar petani tidak terus menerus jadi korban,” tandas Darto. (T2)
Sumber : InfoSAWIT
