Ini 5 Peraturan Pemerintah China yang Membuat Uighur Semakin Terjepit

oleh
MUSLIMAH etnis Uighur di Cina.

JURNNALJAMBI.CO – Perhatian dunia terhadap suku Uighur semakin mengalir deras.

Kali ini pemerintah China diteror dengan kritik dari masyarakat dunia terkait perlakuan yang tidak adil dan semena-mena terhadap suku minoritas tersebut.

Terdapat 5 peraturan yang dikeluarkan pemerintah China yang menyebabkan suku Uighur semakin tidak bebas untuk mendapatkan haknya dan semakin terjepit.

Tribunnews.com merangkum dari berbagai sumber, Sabtu (22/12/2018) 5 peraturan pemerintah China yang mengekang suku Uighur.

 

  1. Otoritas China melarang mengenakan jilbab

Otoritas di China melarang kelompok minoritas Uighur’>Muslim Uighur mengenakan jilbab atau memelihara janggut.

Pemerintah China memberlakukan larangan baru di Provinsi Xinjiang yang disebut sebagai sebuah kampanye melawan kelompok ekstrim Islam.

Kebijakan itu termasuk melarang warga untuk memelihara janggut panjang, serta penggunaan kerudung di ruang publik.

Xinjiang merupakan tempat tinggal etnik Uighur, kelompok Muslim tradisional yang mengalami diskriminasi. Selama beberapa tahun terakhir, di wilayah ini terjadi kerusuhan berdarah.

 

  1. Pemerintah China mengumpulkan DNA warga minoritas

Lembaga Pengawas Hak Asasi Manusia mengkritisi tindakan pemerintah China yang mengumpulkan seluruh sampel DNA penduduk di wilayah barat, Xinjiang.

Dilansir dari The Guardian, pihak berwenang mengumpulkan basis data berupa iris mata dan golongan darah dari semua warga yang berusia 12 tahun hingga 65 tahun di Xinjiang.

Tujuannya, untuk mengendalikan beberapa wilayah di China yang disebut para pakar sebagai “penjara terbuka”.

Xinjiang merupakan rumah bagi lebih dari 11 juta suku Uighur, sebuah kelompok minoritas yang beragama Islam.

Wilayah di sana kerap mengalami konflik.

Direktur Lembaga Pengawas HAM di China, Sophie Richardson mengatakan pendataan yang bersifat perintah bagi seluruh populasi dengan menggunakan DNA masuk dalam kategori pelanggaran berat terhadap norma HAM internasional.

”Hal itu bahkan lebih buruk jika dilakukan dengan diam-diam, dengan kedok program perawatan kesehatan gratis,” katanya.

Hampir 19 juta orang telah terlibat dalam pemeriksaan kesehatan melalui program “Kesehatan untuk Semua” di tahun ini.

“Pejabat di Xinjiang harus mengganti nama program pemeriksaan kesehatan menjadi proyek ‘Pelanggaran Privasi untuk Semua’ karena warga tidak mendapatkan pilihan,” tambahnya.

 

  1. Tahun 2016, dikeluarkan keputusan larangan untuk berpuasa selama Ramadhan

Otoritas China di Xinjiang menandai awal Ramadhan dengan larangan adat terhadap pegawai negeri sipil, mahasiswa, dan anak-anak setempat untuk mengambil bagian dalam puasa.

Pemerintah China di Xinjiang mengumumkan hal itu melalui situs berita mereka pada Senin (6/6/2016), hari dimulainya bulan suci Ramadhan.

Partai komunis yang berkuasa di China secara resmi adalah ateis. Selama bertahun-tahun mereka telah melarang pegawai pemerintah dan anak-anak Xinjiang untuk berpuasa.

Xinjiang adalah rumah bagi lebih dari 10 juta minoritas Uighur yang umumnya Muslim. Pemerintah China juga memerintahkan restoran untuk tetap terbuka untuk umum.

“Anggota partai, kader, PNS, mahasiswa, dan anak di bawah umur tidak boleh puasa selama Ramadhan dan tidak harus mengambil bagian dalam kegiatan keagamaan,” kata situs pemerintah kota Koarla, Xinjiang tengah.

“Selama bulan Ramadhan, warung-warung makanan dan minuman tidak boleh tutup,” tambahnya.

 

  1. Seringnya terjadi penganiayaan marijinalisasi oleh pemerintah Xinjiang

Banyak warga Uighur mengeluh telah menjadi korban penganiayaan marjinalisasi yang direstui negara di Xinjiang, wilayah permukiman mereka di barat laut China.

Pemerintah lalu melakukan migrasi jutaan etnis Han ke sana. Ketegangan etnis telah menyebabkan kekerasan sporadis di Xinjiang yang dihuni 9 juta warga Uighur.

 

  1. Pemerintah menangkap 1 juta warga Uighur

Pemerintah China menyebut laporan tentang penahanan satu juta Uighur’>Muslim Uighur di Xinjiang sebagai kabar tidak benar.

Namun, pemerintah China mengakui telah mengirim sejumlah warga Uighur ke sejumlah pusat “reedukasi”.

Pengakuan Beijing yang langka itu disampaikan dalam sebuah pertemuan PBB di Jenewa, Swiss untuk menanggapi kecemasan terkait kabar bahwa Xinjiang kini lebih menyerupai kamp tahanan raksasa.

 

Pemerintah China menuduh kelompok militan Islam dan kalangan separatis sebagai pihak yang berada di balik berbagai kekerasan itu.

 

Sumber : SERAMBINEWS.COM