Viral Papan Nama BP3APK2BPMPD di Pangandaran, Ridwan Kamil pun Ikut Posting, Ternyata Ini Faktanya

oleh

JURNALJAMBI.CO- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Jumat (14/12/2018) mengunggah sebuah gambar di media sosial Instagramnya mengenai papan singkatan nama lembaga pemerintah daerah yang tak biasa, yaitu BP3APK2BPMPD di Pangandaran, Jawa Barat.

Unggahan Ridwan Kamil mengenai singkatan nama lembaga yang panjang ini, yaitu BP3APK2BPMPD di Pangandaran pun langsung disukai atau di-like oleh puluhan ribu warganet.

Dalam unggahannya mengenai BP3APK2BPMPD di Pangandaran, Ridwan Kamil tak ketinggalan menulis caption yang tak kalah jenakanya.

“SELAMAT PAGI. SELAMAT BERKERJA JANGAN LUPA NAMA KANTORMU. Nama kantor: BP3APK2BPMPD — DPJBYPKGDGBRK:,” tulis Ridwan Kamil di unggahannya mengenai BP3APK2BPMPD di Pangandaran.

“Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa —”

“Di Provinsi Jawa Barat Yang Penduduknya Karasep Gareulis Dengan Gubernurnya Bapak Ridwan Kamil. _______ *”Coba ulangi lagi Bu, apa nama kantornya?” Yang Kepala Dinasnya Bapak Ovuvuevuevue Enyetuenweuvue Ugbemmugbem Osas,” sambungnya.

Gubenur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Jumat (14/12//2018) mengunggah sebuah gambar di media sosial Instagramnya mengenai papan singkatan nama lembaga pemerintah daerah yang tak biasa, yaitu BP3APK2BPMPD di Pangandaran, Jawa Barat. (Instagram @ridwankamil)

 

Sebelum diunggah oleh mantan wali kota Bandung itu, gambar mengenai BP3APK2BPMPD di Pangandaran rupanya juga sudah viral di media sosial dan melalui pesan instan WhatsApp.

Beberapa warganet pun mempertanyakan apakah lembaga di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran, Jawa Barat, itu memang benar ada, karena namanya begitu panjang dan sulit diucapkan.

Lalu, apakah lembaga itu benar-benar ada?

Apa sebenarnya singkatan dari BP3APK2BPMPD itu?

Dilansir dari Kompas.com, BP3APK2BPMPD merupakan singkatan dari Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan penelusuran, Kepala Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Pangandaran Dani Hamdani mengatakan bahwa lembaga BP3APK2BPMPD ini benar-benar ada

“Dulu gabungan antara Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, terus BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa),” ujar Dani saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/12/2018).

Sebelumnya, lembaga ini berkantor di Blok Bedeng Nomor 42 Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Dikatakan Dani, lembaga BP3APK2BPMPD ini mulai dibentuk sejak 2014.

Akhirnya pada tahun 2016, lembaga ini lalu dibagi menjadi dua lembaga kedinasan untuk memudahkan pembagian tugas.

“Pada akhir tahun 2016, itu kan lembaga dipecah menjadi dua. BPMPD digabung menjadi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), dan sisanya seperti Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dijadikan satu Dinas KBP3A (Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak),” ujar Dani.

Selain itu, Kepala BP2APK2BPMPD Syaifullah pun saat ini telah berganti jabatan menjadi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Pangandaran, Jawa Barat.

Meskipun telah terbagi menjadi dua lembaga, tugas yang mereka jalankan tetap sama, yakni melayani masyarakat dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, dan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.(*)

 

Sumber : Kompas.com