Soal Honorer Nyaleg, Bawaslu Akan Surati Pemkab Merangin

oleh

JURNALJAMBI.CO-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Merangin akan menyurati Pemkab dan memangil kepala OPD, terkait adanya tenaga honorer yang masih bertugas padahal mereka terdaftar sebagai Caleg.

Sesuia dengan aturan pemilu, karyawan pada badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD), APBD, APBN atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau anggota DPRD.

Ketua Bawaslu Merangin Alber Trisman kepada Jurnaljambi selasa (23/10) mengatakan, pihaknya sudah mengantongi beberapa nama tenaga honorer yang ikut nyaleg akan tetapi masih bertugas di OPD.

“Akan kita cek dahulu, jika benar akan kita panggil kepala OPD dan yang bersangkutan, sebab sesuai dengan aturan mereka harus mundur dari honorer sebab itu masuk dalam katagori mengunakan hak keuangan negara,” ujar Alber trisman kepada Jurbaljambi.co

Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawasi pemilu tahun 2019 mendatang pasca masuk tahapan Kampanye, jika ada pelanggran masyarakat dapat melaporkan ke Bawaslu agar dapat ditindak.

“Ada laporan yang masuk kekita mengenai adanya honorer yang masih aktif, ini merupakan pelanggran yang harus dan meski kita tindak. Terkait dengan kampanye kami baru menemukan indikasi indikasinya saja,” kata Albert.

“Kami berharap, mari kita sama sama mengawasi pemilu tahun 2019 mendatang, sehingga pemilu kita bebas dari pelanggaran. Jika ada pelanggaran laporkan kepada kami,” kata Albert Trisman, saat diwawancarai diruangan kerjanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin Sibawaihi dimintai tanggapanya mengenai adanya honorer yang ikut Nyaleg masih aktif bertugas di OPD mengaku tidak tahu, pemkab akan mengkaji terlebih dahulu mengenai persoalan tersebut.

“Belum tahu apa ada atau tidak, namun pemkab akan mengkaji terlebih dahulu mengenai masalah adanya honorer yang ikut nyaleg,”pungkasnya.

 

Penulis/editoer : Ivan Ginanjar