Sebarkan Kabar Hoax, Pantaskah Ratna Sarumpaet Dijerat Pasal UU ITE?

oleh

JURNALJAMBI.CO – Dua orang pria berbaju koko dan peci tiba di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (6/10) sekitar pukul 12.15 WIB. Mereka tampak membawa bungkusan berisi makanan. Rupanya untuk untuk sang ibu yang tengah mendekam di ruang tahanan.

“Bawa makanan, kesukaannya Umi (Ratna Sarumpaet)” kata Mohammad Iqbal dan adiknya, Ibrahim sebelum melangkah ke ruang tahanan wanita Polda Metro Jaya.

Hari itu adalah hari kedua Kepolisian Polda Metro Jaya menangkap aktivis Ratna Sarumpaet sejak Kamis malam, 4 Oktober 2018 di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Ratna ditangkap sebelum terbang ke Santiago, Chile.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, penangkapan terhadap Ratna dilakukan setelah kepolisian menetapkan dia sebagai tersangka dalam kasus penyebaran hoaks atau berita bohong. Kepolisian menjerat Ratna dengan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta pasal 28 juncto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Lantas, apakah pasal UU ITE yang disangkakan kepada Ratna Sarumpaet sudah tepat?

Direktur Eksekutif Institute Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju kepada IDN Times, Minggu (20/10), menilai terlepas dari persoalan politik yang melingkupi kasus ini, pasal yang disangkakan terhadap Ratna rentan dipersoalkan. Sebab, melihat posisi kasus yang dialami Ratna belum memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan terutama unsur yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat.

“Tetapi, perbuatannya hanya menimbulkan keonaran di kalangan netizen, tidak menyebabkan matinya seseorang dan hilangnya harta benda seseorang. Sehingga, kasus ini masih jauh dari perbuatan yang dapat dipidana,” kata Anggara.

Menurut Anggara, pasal-pasal pidana penyebaran berita bohong terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Pertama, berita bohong harus dengan sengaja atau memiliki niat (jahat) untuk menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat.

Kedua, orang tersebut harus mengetahui bahwa berita tersebut adalah berita bohong atau setidak-tidaknya harus memiliki persangkaan bahwa berita tersebut berita bohong.

Unsur pertama merupakan unsur paling krusial untuk dibuktikan yakni unsur “keonaran”. Keonaran yang dimaksudkan memiliki ukuran terjadi pergolakan dan kepanikan di masyarakat.

Sementara dalam kurun waktu unggahan kebohongan Ratna tersebut beredar, tidak ada ‘keonaran’ atau ‘keributan’ apapun yang terjadi yang menimbulkan pergolakan di dalam masyarakat.

“Ukuran keonaran yang ditetapkan pasal ini sangat tinggi, sehingga penegak hukum tidak dapat secara serampangan menetapkan seseorang sebagai tersangka apabila unsur ini tidak terpenuhi. Hukum pidana ini tidak hanya melihat tindakan bohongnya saja, tetapi melihat dampak dari bohongnya tersebut,” ucap Anggara.

Unsur kedua, orang yang menyebarkan berita bohong dan berlebihan harus mengetahui bahwa berita tersebut memang benar berita bohong atau patut menduga bahwa berita tersebut adalah berita bohong.

Dalam contoh kasus ini, sebagian besar masyarakat yang menyebar berita bohong ini tidak mengetahui kebenaran yang ada di balik berita tersebut. Hal ini yang harus digali secara hati-hati oleh aparat penegak hukum. Sebab, unsur ini berhubungan dengan niat jahat pelaku tindak pidana (mens rea), apakah benar niat jahat tersebut ada di dalam perbuatannya. Jika niat jahatnya tidak dapat diketemukan dalam dirinya, maka perbuatan tersebut tidak dapat disebut sebagai tindak pidana ini.

“Bila hanya bohong masih jauh untuk dapat dipidana, kecuali berita bohong disertai keonaran dan disertai korban jiwa dan hilangnya nyawa seseorang. Saya juga tidak melihat apakah kasus RS dapat dikenai pasal lain.”

Jika disimpulkan, pasal yang paling mungkin menjerat RS melalui sangkaan Pasal 14 KUHP, tetapi itupun harus dapat dibuktikan korelasi tindakannya itu dengan keonaran yang timbul di kalangan masyarakyat. Sedangkan, pasal-pasal dalam UU ITE tidak dapat diterapkan dalam kasus RS.  (*)

Sumber: Idntimes.com