Nasip PNS Koruptor di Merangin Tunggu SK Kementrian Dalam Negeri

oleh

JURNALJAMBI.CO,-kementrian dalam negeri (Kemendagri) RI, sudah menerbitkan surat edaran pada Bupati dan Wali Kota di Seluruh Indonesia untuk melakukan pemecatan pada ASN yang melakukan tindak pidana korupsi.

dalam surat edaran tersebut dikatakan bahwa ASN atau PNS diberhentikan secara tidak hormat apabila keputusan hukumnya sudah berkekuatan tetap atau inkrah.

menanggapi surat edaran Kemendagri RI, Al Haris Bupati Merangin mengatakam bahwa pemerintah Daerah (Pemkab)Kabupaten Merangin, masih menunggu hasil tindak lanjut pertemuan sekda di Jakarta beberapa waktu yang lalu.

lanjutnya, apabila Pemkab sudah mendapatkan surat resmi dari kementrian dalam Negeri maka seluruh PNS yang terlibat koruptor dan hukumnya sudah berkekuatan tetap maka segera akan dipecat secara tidak hormat.

“jadi itu dasar kami memberikan SK pemberhentian pada yang bersangkutan (PNS koruptor,red),”kata Al Haris

lanjut Al Haris, yang jelas karena memang sudah Detline waktu pemecatan pada PNS korupsi dari KPK dan BKN maka pihak Pemkab Merangin akan Eksekusi.

“pemberhentian mereka tergantung denga perintah bisa saja bulan Desember 2018,”kata Al Haris lagi

dikatakannya lagi setelah intruksi keluar, maka jadwal pemecatan pada PNS koruptor tidak bisa di Mundurkan, seandai kalau mundur dari waktu yang di tetapkan gaji yang mereka terima juga akan di kembalikan pada Negara.

 

Penulis/editor : Ivan Ginanjar