Resmi: DPRD Merangin Terima Surat PAW dan Pengunduran Diri Anggotanya

oleh

JURNALJAMBI.CO – Pasca keluarnya penegasan Kemendagri tentang pemberhentian anggota DPR yang mencalonkan diri dari partai lain, DPRD Kabupaten Merangin menerima surat Pergantian Antar Waktu (PAW) dan pengunduran diri anggotanya.

Ketua DPRD Merangin Zaidan Ismail menyebutkan, kedua surat itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk proses Pergantian Antar Waktu (PAW).

“Suratnya sudah ada dan sudah saya turunkan ke Sekretariat Dewan (Setwan) untuk diproses lebih lanjut,” ujar Zaidan.

Kata Zaidan, surat PAW yang Ia terima berasal dari Partai NasDem terhadap Wakil ketua II DPRD Merangin, Fauzi Yusuf. Sementara, surat lainnya merupakan surat pengunduran diri Safrudin sebagai syarat perbaikan berkas caleg ke KPU.

“Dari NasDem itu langsung dari DPP yang mengajukan PAW Fauzi Yusuf. Kalau dari Syafrudin lebih ke syarat pencalonan yang mengharuskan mundur sebagai anggota karena lompat dari PBB ke PPP,” sebutnya.

Perlu diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Otda menegaskan soal pemberhentian anggota DPRD yang mencalonkan diri pada Pileg 2019 melalui partai lain.  Penegasan itu ditunjukkan dengan adanya surat dari Kemendagri Nomor : 160/6324/OTDA tertanggal 3 Agustus 2018 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, pimpinan DPRD Provinsi, Bupati/Walikota dan para Pimpinan DPRD Kabupaten/ Kota diseluruh Indonesia.

Perihal surat itu sendiri berisikan tentang Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda dari partai yang diwakili pada Pemilu terakhir untuk mengikuti Pemilu tahun 2019.

Pada surat itu, Kemendagri mengutip pasal 139 ayat 2 huruf i dan pasal 193 ayat 2 huruf i Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta pasal 99 ayat 3 huruf i PP nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, telah menagaskan bahwa anggota diberhentikan antar waktu jika menjadi anggota partai politik lain.

Kemendagri juga mengkaitkan dengan pasal 7 ayat 1 huruf t PKPU nomor 20 tahun 2018. Penegasan tersebut juga berlaku bagi Kepala Daerah yang mengikuti Pemilu sesuai dengan 240 ayat 1 huruf k Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. (*)

Penulis/Editor   : Ivan Ginanjar