Lanjutan Sidang Gugatan Pilkada Kerinci, KPU Sebut Sudah Siapkan Jawaban

oleh

JURNALJAMBI.CO – Proses persidangan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci tahun 2018 akan kembali dilaksanakan pada hari selasa tgl, 31 Juli 2018.

Kelanjutan persidangan dengan nomor perkara 39/PHP-BUP-XVI/2018 yang akan digelar tersebut beragendakan Jawaban dari Termohon dan Pihak Terkait.

Pengacara KPU Kab. Kerinci Adithiya Diar SH MH dalam keterangan pers mengakui bahwa pihak KPU Kabupaten Kerinci telah menyiapkan seluruh jawaban dan alat bukti yang akan diserahkan ke majelis hakim.

“Ya, kami telah menyiapkan jawaban dan alat bukti yang akan diserahkan pada majelis hakim. Pihak tergugat (KPU Kab Kerinci) juga telah berkonsultasi dengan KPU Provinsi Jambi dan KPU Republik Indonesia dalam penyusunan jawaban dan alat bukti tersebut.”terang putra Sungai Penuh ini.

Pengacara yang biasa dikenal dengan nama pena A Diar ini juga mengakui bahwa dalam jawaban yang telah disusun, pihaknya telah menanggapi semua dalil yang diajukan dalam permohonan pemohon.

Menurutnya, permohonan yang diajukan pemohon masih mempersoalkan dugaan adanya money politik dan TSM pada perhelatan pemilihan bupati dan wakil bupati Kerinci tersebut dibantahnya.

Dijelaskannya,  sejak UU No. 1 tahun 2015 yang telah mengalami perubahan terakhir dengan UU Nomor 10 tahun 2016, persoalan TSM dan Money politik sepenuhnya harus diselesaikan melalui institusi-institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan. Tidak sepenuhnya diemban oleh KPU maupun MK.

”Panwas/Bawaslu, mereka adalah garda terdepan untuk menindaklanjuti adanya dugaan kejadian TSM ataupun money politik, sepanjang masa tahapan dalam pemilihan digelar,”terangnya

Lantas bagaimana dengan ambang batas 2%? A Diar menyebutkan bahwa pihaknya juga mendalilkan hal tersebut, karena hasil pemilihan melebihi ambang batas yang ada.

“Kami mendalilkan mengenai ambang batas sebagai syarat formil sebuah permohonan, mudah-mudah diterima. Walaupun dalam beberapa perkara perselisihan pemilihan bupati dan wakil bupati di tahun 2017, ada beberapa ambang batas yang dikesampingkan majelis hakim dan berlanjut pada pemeriksaan pokok perkara, karena ada kejadian khusus yang mendahuluinya.”tegasnya

Berapa perkara yang diperiksa MK dengan mengenyampingkan ambang batas? Diar mengatakan bahwa “ada 4 perkara perselisihan hasil pemilihan yang ambang batasnya melewati ketentuan, namun diberi ruang untuk dilanjutkan pada tahun 2017 yang lalu. Kesemuanya terjadi di Provinsi Papua.

Kalau tidak salah, kata dia, perkara Nomor: 52/PHP.Bub/XV/2017 yang terjadi di Kabupaten Yapen. Ada lagi perkara Nomor 40/PHP-BUP-XV/2017 di kabupaten Sarmi. Dua lagi saya lupa nomor perkaranya.” ujarnya

Diakhir penjelasannya, A Diar mengakui, bahwa kami selaku kuasa hukum dan seluruh jajaran KPU Kabupaten Kerinci telah siap menghadapi permohonan yang diajukan oleh pemohon.

“Biarlah majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadilinya. Apapun putusannya nanti, kami tentu telah siap menerimanya,”terangnya

Dalam pantauan di lapangan, persidangan akan kembali digelar pada pukul 15.30 WIB di ruang Aula II Mahkamah Konstitusi

Demikian pula di Kabupaten Kerinci, kondisi aman dan kondusuf. Aktifitas masyarakat sejak dimulainya tahapan pilkada hingga sekarang tetap menjalankan aktivotasnya seperti biasa.

“Kita serahkan sesuai aturan undang undang di MK. Kami di Kerinci aman aman saja. Semua aktifitas masyarakat seperti hari hari biasa dan tidak ada rusuh rusuh lagi, “terang warga kepada wartawan. (*)

Penulis : Yosep

Editor    : Ivan Ginanjar