Partai Berkarya Penyumbang Terbanyak Eks Koruptor Ikut Nyaleg di Jambi

oleh

JURNALJAMBI.CO – Bawaslu RI merilis ada sembilan nama eks koruptor Nyaleg di Provinsi Jambi. Dari sembilan nama itu, Partai Berkarya menjadi penyumbang terbesar dengan tiga nama. Disusul oleh Demokrat dengan dua nama. Sementara partai lainya dengan satu nama adalah PAN, PBB, PKB, Golkar

Ketua DPD Berkarya Provinsi Jambi Ambiar Usman saat dikonfirmasi membenarkan hal tersbut, dan pihaknya akan secepatnya mengganti nama yang terindikasi mantan terpidana korupsi tersebut.

“Saya pagi ini sudah dapat telpon dari DPP, perintahnya sterilkan Bacaleg dari Berkarya. Jadi ini perintah DPP ya, bukan keinginan saya,” ujar Ambiar Usman.

Terpisah, Sekretaris DPD I Golkar Provinsi Jambi Supardi Nurzrain saat dikonfirmasi mengenai rilis Bawaslu RI, mengatakan pihaknya sudah mengetahui hal tersebut. Namun, untuk langkah selanjutnya, pihaknya menunggu intruksi DPP.

“Iya kita sudah tahu, tapi kita tunggu dulu intruksi pusat sebelum mengambil langkah ya,” terang Supardi.

Sebelumnya, Ketua DPD Demokrat Provinsi Jambi Burhanuddin Mahir sendiri mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu menunggu putusan Mahkamah Agung. Namun jika keputusannya tetap, pihaknya telah menyiapkan penggantinya. “Kita tunggu keputusan MA dulu lah, kalaupun masih tetap tidak berubah kita sudah siapkan pengganti,” terangnya.

Atas tercatatnya sembilan nama eks koruptor nyaleg, Provinsi Jambi menjadi provinsi terbanyak se-Indonesia eks koruptor ikut nyaleg. Dibawahnya adalah Bengkulu dengan empat nama dan Sulawesi Tenggara dengan tiga nama.

Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Asnawi mengatakan, dalam rilis awal tercatat ada 10 nama. Belakangan, jumlah itu revisi karena salah satu nama Bacaleg dari Golkar Hepni Zen, ternyata dinyatakan tidak bersalah dalam putusan sela persidangan. Meski demi kian, tidak menutup kemungkinan, jumlah bacaleg yang terindikasi mantan terpidana korupsi bisa bertambah.

“Saat ini kita masih melakukan proses pengawasaan, baik untuk Provinsi ataupun Kabupaten dan Kota. Bisa saja bertambah, karena komunikasi dengan Panwas Kabupaten sudah ada yang bilang ada, tapi masih dugaan masih dicek dan ricek kebenaranya,” ujar Asnawi. (*)

Penulis : M. Haitami

Editor    : Ivan Ginanjar