BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp 442 Juta di Bagian Ekonomi Setda Merangin

oleh

JURNALJAMBI.CO – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi menemukan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp 442 juta. Temuan itu terdapat di Bagian Ekonomi Sekretariat  Daerah (Setda) Kabupaten Merangin pada tahun 2017.

Atas temuan tersebut, BPK pun merekomendasikan kepada Bupati Merangin agar memerintahkan Kepala Bagian Ekonomi dan Kepala Sub Bagian Ekonomi untuk mengembalikan dana tersebut. Usut punya usut, ternyata dana tersebut merupakan dana bergulir dalam program  Kredit Usaha penguatan Ekonomi (Kupem).

Kepala Bagian Ekonomi, Suparmin tidak menampik temuan tersebut. Menurutnya, temuan itu berdasarkan penelusuran BPK terhadap kegiatan dana Kupem sejak tahun 2002 yang lalu.

Kata Suparmin, potensi kerugian sebesar Rp 442 juta yang dimaksud oleh BPK merupakan akumulasi dari pokok dana bergulir sebesar Rp 418 juta dan bunga dana bergulir sebesar Rp 24 juta.

“Memang ada temuan yang berpotensi merugikan negara. Itu dana bergulir dari program Kupem. Kegiatannya sendiri berlangsung pada tahun 2002 yang lalu dan sampai sekarang belum tertagih. Kenapa belum tertagih? Karena, pada saat itu, masyarakat yang meminjam tidak dimintai agunan. Sehingga, yang minjam merasa tidak punya beban untuk mengembalikan pinjaman,” ujar Suparmin.

Atas rekomendasi BPK, pihaknya telah melakukan rekapitulasi data debitur yang belum mengembalikan dana bergulir Kupem.

“Jumlah debiturnya itu sekitar 66 orang. Maksimal pinjaman sebesar Rp 12 juta. Tapi tidak semua, ada yang Rp 5 juta, 6 juta bervariasilah,” terangnya.

Dalam penelusuran, Suparmin menemukan sejumlah kendala. Diantaranya adalah debitur yang telah meninggal, tak lagi menjalankan usaha dan telah berpindah domisili.

“Susah juga nelusurinya. Ini kan hutang tahun 2002. Tapi sesusah apapun kita tetap kerjakan sesuai rekomendasi BPK. Kupem ini kan tujuannya untuk membantu penguatan ekonomi masyarakat. Yang minjam ya masyarakat. Ada yang untuk buka toko klontong, ternak kambing, ayam, macam-macamlah. Karena tidak ada agunan, ya begini ini jadinya,” beber Suparmin.

Disinggung soal upaya pengembalian, Ia mengaku tetap berusaha untuk melakukan penagihan. Namun, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait.

“Kami tetap berusaha. Tapi kami juga tetap akan berkoordinasi dengan instansi terkait. Misalnya, yang buka usaha toko klontong itu rekomendasinya dari Koperindag, yang katanya minjam untuk ternak rekomendasinya dari peternakan, budidaya ikan ya dari perikanan, yang bertani ya dari pertanian. Bagian ekonomi hanya menyalurkan berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait. Intinya, kami tetap melakukan koordinasi agar potensi kerugian ini bisa terselesaikan,” tuntasnya. (*)

Penulis/Editor   : Ivan Ginanjar