KAD Anti Korupsi Dibentuk, Fachrori: Ingatkan Kami Jika Melakukan Pelanggaran Hukum

oleh

JURNALJAMBI.CO – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum menegaskan dukungannya terhadap pemberantasan korupsi dan mendorong masyarakat untuk mengingatkan pemerintah jika melakukan pelanggaran hukum.

Fachrori mengungkapkan bahwa dirinya sebagai pejabat pemerintah sering mendapatkan godaan dan kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi terutama tawaran fee dari proyek perusahaan.

“Untuk itu saya meminta bantuan kepada seluruh pejabat Pemerintah Provinsi Jambi, ASN, dan masyarakat untuk bersama-sama berkomitmen mencegah tindakan korupsi, bantu kami, ingatkan kami jika melakukan pelanggaran hukum,” ujar Fachrori dalam acara Pembentukan Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi Jambi, Jumat (6/7), bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi.

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, Kata Fachrpri, telah ditetapkan menjadi prioritas utama baik di tingkat nasional maupun di daerah, ide dasar pembentukan Komite Advokasi Daerah adalah perlunya wadah dialog antara pemerintah dan pelaku usaha dalam bentuk dialog publik privat dalam membahas isu-isu strategis.

“Dengan membentuk komite advokasi ini diharapkan pencegahan korupsi dapat dilakukan secara simultan dan koprehensif melalui pendekatan kolaboratif partisipatif,” jelas Fachrori.

Sementara itu, koordinator Wilayah II Sumatera Korsupgah Tindak Pidana Korupsi KPK RI, Adliansyah Malik Nasution menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya pemberdayaan dengan mendorong semangat antikorupsi yang melibatkan aktor-aktor di sektor swasta.

Kegiatan ini, lanjut Adliyansyah, diselenggarakan sebagai bentuk gerakan bagi pembangunan dan peningkatan integritas di sektor swasta yang mengacu pada PROFIT yaitu Profesional Integritas.

“Yang menjadi fokus utama yaitu pembangunan komitmen di sektor pelayanan publik yang dalam mendukung percepatan berusaha sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 dan dalam hal ini Komitesi Advokasi Daerah (KAD) dibentuk sebagai wadah komunikasi untuk menghentikan praktik suap di daerah melalui usulan perbaikan di dunia usaha,” terang Adliansyah.

Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang Indonesia Provinsi Jambi Petri Ramli menyatakan bahwa wadah ini akan sangat membantu menciptakan iklim usaha yang bersih dan akuntabel di Provinsi Jambi.

Kami, kata Petri Ramli sebagai patner pemerintah terkadang terkena dampak mahalnya biaya politik yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah. “Dengan adanya wadah ini mengingatkan kepada saya secara pribadi untuk memperkuat integritas, komitmen untuk membangun Provinsi Jambi dengan bersih dan transparan, dan akan mendorong dunia bisnis yang sehat di Jambi,” ujar Petri. (*)

Penulis : M.Tami

Editor    : Ivan Ginanjar