Isu Evaluasi Honorer dan TKD Bikin Anggota Dewan Was-was, Kenapa ya…

oleh

DEFA

JURNALJAMBI.CO – Isu evaluasi kinerja Tenaga Kontrak Daerah (TKD) dan Honorer menyebar luas di Kabupaten Sarolangun. Menanggapi hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sarolangun was-was jika isu itu akan berujung pada pemberhentian.

Senin pagi (2/4), Komisi I DPRD Sarolangun mengambil sikap dengan melakukan hearing bersama Sekda, H Thabroni Rozali dan SKPD leading sektor seperti Kepala BKPSDM Sudirman SE MM, Kadisdik H Lukman MPd, Kadinkes dan H Adnan HS SE MKes.

Awalnya, hearing dipimpin oleh H Hapis Hasbiallah SE dan didampingi Ketua Komisi I, Hermi Ssos. Namun, disaat sedang berlangsungnya hearing, Ketua DPRD, H M Syaihu terlihat memasuki ruangan hearing.

Sebagai pimpinan hearing, H Hapis Hasbiallah SE melantunkan permohonan maaf kepada eksekutif, agar penerapan proses evaluasi honorer dilaksanakan efektif, terbuka dan profesional.

“Kalau bisa jangan terburu-terburu melakukan pemberhentian terhadap honorer, sebab ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan bersentuhan langsung dengan nasib hidup masyarakat. Evaluasi honorer yang dilakukan dari bawah, sebaiknya ada lagi tim yang mengevaluasi kinerja yang melakukan evaluasi honorer tersebut,”katanya.

Politisi PKS juga mengingatkan agar eksekutif segera menuntaskan SK honorer untuk segera merealisasikan gaji honorer.

“Kami berharap sebelun 15 April 2018 gaji honorer sudah direalisasikan selama empat bulan,” jelasnya.

Menariknya, dengan nada bahasa yang garang Ketua DPRD, H M Syaihu melontarkan, jika evaluasi yang dilakukan ini sangat menyedihkan para nasib honorer. Semestinya, dengan adanya pengambil kebijakan tentang evaluasi ini, harus ada sinergitas antara eksekutif dan legislatif.

“Sampai kapanpun saya tetap pro rakyat, saya tidak sepaham kalau dilakukan evaluasi, apalagi sampai dilakukannya pemberhentian, jika evaluasi masih tetap dilakukan, maka tak menutup kemungkinan kami akan bentuk Pansus dalam menyikapi hal ini, pasalnya yang dinamakan pemerintah Kabupaten Sarolangun bukanlah eksekutif saja, tapi gabungan dari eksekutif dan legislatif itulah pemerintah Sarolangun,” tegasnya.

Hal senada dikatakan Hermi SSos menilai, bahwa evaluasi honorer harus dilakukan secara transparan, apalagi ujunganya berkaitan dengan pemberhentian.

“Kami berharap proses evaluasi honoreer ditinjau ulang,” sebutnya.

Sementara itu, Sekda, H Thabroni Rozali mengatakan, bahwa evaluasi dilakukan secara murni, sebaliknya tidak ada kepentingan.

“Evaluasi yang dilakukan ada tolak ukur dan kriteria,” terangnya.

Kepala Disdik, H Lukman mengatakan, jumlah tenaga honorer di lingkungan Disdik sebanyak 2.102 orang. Ia mengakui, jika semua honorer tersebut tidaklah semuanya berpredikat baik, sebaliknya ada yang bermasalah, seperti disiplin dan tingkah laku.

“Benar, kalau soal pembayaran gaji 2018 belum terealisasi. Insya Allah dalam bulan Februari 2018 ini rampung, soalnya data sudah masuk ke BKPSDM, hanya saja menunggu Surat Perjanjian Kerja (SPK). Setelah itu, gaji bisa dicairkan untuk empat bulan,” terangnya.

Kadinkes, Adnan menjelaskan, terkait dengan evaluasi tenaga medis yang dilakukan, untuk meningkatkan disipilin dan tidak ada unsur yang lain.

“Tercatat sebanyak 197 orang tenaga medis yang menyandang status honorer. Penempatan kerja mereka menyebar hingga ke desa, justru itulah kinerja honorer dilakukan evaluasi,” tandasnya.

Tindak lanjut hasil hearing antara eksekutif dan legislatif, pihak eksekutif akan melakukan pengkajian secara internal oleh tim evaluasi eksekutif. (*)