DPKP Belum Miliki Data Kawasan Permukiman Kumuh, Kenapa?

oleh

ANTO

JURNALJAMBI.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin hingga saat ini belum memiliki data kawasan permukiman kumuh dilingkup Kota Bangko.

Kepala Bidang (Kabid) Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Arya membenarkan. Menurutnya, perintah untuk melakukan survey dan pendataan baru akan dilaksanakan pada tahun 2018 ini.

“Iya, kita memang belum mendata permukiman kawasan kumuh di Merangin. Baru – baru ini kita diundang Pemerintah Provinsi Jambi membahas tentang permukiman kawasan kumuh ini. Jadi, di tahun 2018 ini terlebih dahulu kita akan survey ke lapangan dan akan melihat sesuai kriteria – kriteria yang  ditentukan oleh Pemerintah Pusat,” ungkap Arya saaty dikonfirmasi Jurnaljambi.co.

Dikatakan, setelah melakukan pendataan penduduk dan jumlah luas lahan kawasan kumuh, pihaknya juga akan mengeluarkan SK dari Bupati. Setelah itu baru diusulkan ke DPKP Provinsi yang selanjutnya dikirim ke pusat untuk mengusulkan bantuan berupa pembangunan jalan, drainase, pengelolaan sampah dan infrastruktur lain dibutuhkan masyarakat.

“Tahun ini tugas kita mendata dan membuat SK Bupati tentang jumlah penduduk dan luas kawasan kumuh di Merangin. Setelah itu baru kita usulkan bantuan kepada Provinsi. Kalau untuk realisasinya, ditahun 2019 mendatang baru kita dapat bantuan,” pungkasnya.(*)