Suap RAPBD, Adi: Yang Harus Bertanggung Jawab Itu Atasan Klien Saya

oleh

M. TAMI

JURNALJAMBI.CO – Adi Alpariz, Kuasa hukum Erwan Malik, satu terdakwa kasus dugaan suap ‘uang ketok palu’ RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018, mengatakan bahwa kliennya hanya menjalankan perintah dan bukan inisiator.

Menurutnya, sesuai aturan yakni undang-undang administrasi pemerintah Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) seperti yang disandang Erwan kala itu tidak berwenang untuk mengambil kebijakan strategis.

“Dan masalah anggaran itu salah yang dianggap keputusan strategis,” kata Adi saat dijumpai usai persidangan kedua terdakwa Erwan di Pengadilan Tipikor Jambi, Kamis (22/2/2018).

Oleh karenanya, menurut Adi, Erwan Malik kala itu tegas menolak untuk memenuhi permintaan dari oknum anggota Dewan dalam hal memuluskan RAPBD tersebut.

Untuk itu, Adi menuturkan Erwan hanya menjalankan perintah dan yang harus bertanggung jawab dalam hal ini adalah atasan dari kliennya.

“Yang bertanggung jawab kalau itu harusnya atasan,” tutur Adi.

Adi juga menjelaskan, sebagai Plt Sekda, Erwan Malik bukan la ketua dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Dari SK Gubernur juga tegas (Bahwa) Ketua TAPD adalah Sekretaris Daerah bukan Plt Sekda,” ungkap Adi. (*)