OPD Pemrakarsa Tak Hadir, Sidang Paripurna Ditunda

oleh

JURNALJAMBI.CO – Rapat paripurna DPRD Merangin dengan agenda pemandangan fraksi dewan terhadap Lima Ranperda yang diprakarsai pihak eksekutif terpaksa ditunda, Rabu (21/2). Ditundanya Paripurna yang dijadwalkan pukul 09.00, karena tak dihadiri OPD terakait.

Pantauan Jurnaljambi.co, rapat dibuka oleh pimpinan rapat ketua DPRD Merangin, Zaidan Ismail dan dimulai sekira pukul 12.00 WIB. Namun belum selesai Zaidan menyampaikan agenda sidang sudah dihujani interupsi dari anggota dewan.

Salah satu anggota dengan yang menyampaikan interupsinya Heri S Mohza alias Taboy yang meminta pimpinan memastikan kehadiran OPD yang bersangkutan.

“Mengingat ini adalah pembahasan Ranperda perlu dipertanyakan kehadiran OPD pemarkarsa Ranperda yang akan dibahas ini,” kata ketua Fraksi Bintang Keadilan (KBK) ini dalam interupsinya.

Senada dengan Taboy, anggota dewan dari Partai Demokrat Adnan juga mengatakan, bahwa OPD pemrakarsa wajib hadir pada paripurna ini.

“Kewajiban mereka harus hadir, kalau tidak hadir, bagaimana dia mau ngerti. Konsultasi selama ini tidak pernah mau hadir. Sepakat semua wajib hadir ya. Kalau tidak kita tunda saja rapat,” ujar Adnan saat interupsi.

Mendapat interupsi soal ketidakhadiran OPD bersangkutan, pimpinan sidang akhirnya menanyakan kepada peserta sidang “Apakah semua OPD Pemerkasa wajib hadir,” tanya Zaidan “Wajib hadir, dan sekarang ditunda saja,” jawab anggota.

Akhirnya pimpinan sidang mengetok palu tanda ditundanya paripurna dan disepakati pukul 13.00 WIB paripurna dimulai dengan catatan pihak eksekutif menghadirkan OPD bersangkutan diantaranya Disparpora, Lingkungan Hidup dan DPMD dan DPMPTSP.

Sekitar pukul 14.15, rapat Paripurna masih belum dimulai meskipun beberapa OPD dan anggota dewan telah memasuki ruangan. (*)