Gubernur dan Sekda Jambi Hadiri Raker Penanganan Radikalisme Terorisme dan Bencana

oleh

M. TAMI

JURNALJAMBI.CO – Gubernur Jambi, H.Zumi Zola,S.TP,MA menghadiri Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia dalam rangka Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Radikalisme, Terorisme dan Bencana, bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan Rabu (7/2).

Dalam rapat kerja (Raker) yang dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia tersebut, Zola didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto,M.Si, Kepala Kesbangpol Provinsi Jambi Asnawi AB, dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan beberapa pejabat lainnya juga hadir dalam raker itu.

Usai pembukaan raker, dalam sesi wawancara, Sekda Provinsi Jambi, Drs.H.M. Dianto,M.Si menjelaskan, dalam rangka optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penanganan radikalisme, terorisme dan bencana, Kementerian Dalam Negeri mengumpulkan gubernur seluruh Indonesia, Sekda, Kepala Kesbangpol, dan Kepala BPBD, untuk mengantisipasi dan menangkal terorisme di daerah, serta mensinkronkan tugas dan fungsi dalam penanggulangan kejadian bencana antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, camat, bahkan sampai ke desa.

Sekda menekankan, baik dalam radikalisme, terorisme, dan bencana, yang paling diutamakan adalah upaya preventif, pencegahan , antisipasi.

“Sesuai dengan arahan menteri, kita harus waspada sedini mukin, baik itu bencana alam maupun masuknya terorisme atau ajaran-ajaran yang sudah tidak sesui lagi dengan tuntunan agama dan Pancasila, perlu diwaspadai,” ujar Sekda.

“Memang, baru-baru ini, di Jambi ditemukan  jaringan terorisme, sebagai antisipasi, sesuai petunjuk mendagri, gubernur, bupati/walikota sampai camat dan kepala desa harus mewaspadai gerakan-gerakan yang bisa merusak dan memecah belah kita semua. Kita harus mewaspadai secepatnya agar dapat diatasi. Selain itu, kita juga mengantisipasi masuknya pengaruh radikalisme atau terorisme. Untuk itu, diperlukan tindakan nyata dan bantuan seluruh elemen masyarakat,” jelas Sekda.