Bagaimana Sikap Istri Peserta Pilkada 2018? Ini Nasehat Komisi ASN

oleh

JURNALJAMBI.CO  – Salah satu larangan bagi Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil dalam Pilkada 2018 adalah tidak memihak. Bagaimana jika suami atau istri calon kepala daerah itu berstatus ASN?

“Kalau mendampingi lalu gini-gini (menunjukkan gerakan tangan meniru jargon kampanye) itu yang melanggar. Kalau diem aja (tidak apa-apa). Masa istri dipisahin, kebangetan banget,” kata Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Bidang Mediasi dan Perlindungan, Tasdik Kinanto di Bandung, Selasa, 30 Januari 2018.

Polemik tersebut sempat mencuat saat istri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berurusan dengan Bawaslu karena statusnya sebagai ASN. “Yang penting tidak secara aktif dengan Pak Ganjar gini-gini (mengajak), sebagai istri itu ada ikatan perkawinan, masa tidak boleh. Jahat banget orang Indonesia ini,” kata Tasdik.

Tasdik mengatakan, soal netralitas ASN itu yang ditimbang sikapnya. “Yang penting sikapnya, kaya apa,” kata dia.

Soal aturan larangan berfoto dengan calon kepala daerah juga akan menjadi masalah bagi istri atau suami calon kepala daerah yang berstatus ASN. Tasdik mengatakan, dalam kasus tertentu tidak melanggar aturan netralitas. “Ya boleh (foto bareng), wong dia suaminya. Asal di foto jangan bermaksud mengajak orang-orang,” kata dia.