Dituding Lemah dalam Disiplin, Kasat Pol PP Siap Hadir Jika Dipanggil Dewan

oleh

M.Tami

JURNALJAMBI.CO- Kasat Pol PP Provinsi Jambi, Edy Kusmiran mengaku siap jika dipanggil oleh pihak Dewan untuk membahas persoalan kedisiplinan dan kinerja dari Pol PP Provinsi Jambi.

“Kita siap hadir jika dipanggil (Dewan),” Kata Edy saat dijumpai diruang kerjanya, Selasa (23/1/2018).

Dikatakan Edy, sebagai Kasat Pol PP Provinsi Jambi dirinya terus menerapkan kedisplinan bagi bawahannya, mengingat itu adalah hal yang wajib dilakukan. pihaknya juga tidak akan mentolerir bilamana ada oknum Pol PP yang melakukan pelanggaran.

“Bagi PTT dipecat dan bagi PNS sudah menjalani hukuman, ada dengan tidak adanya kejadian itu, (kedisplinan) harus dilakukan,” tegas Edy.

Selain itu, pihaknya juga sudah mengambil kebijakan untuk mencegah pengalaman buruk itu terulang kembali, salah satunya dengan tidak menugaskan pegawai PTT untuk menjaga Kantor Gubernur Jambi.

“Kita tugaskan yang sudah PNS dengan harapan mereka punya rasa tanggung jawab yang lebih,” terangnya.

Namun demikian, Edy mengaku pihaknya tidak mempermasalahkan digantikannya Pol PP dengan Pamdal terkait dengan tugas pengamanan Kantor Gubernur, sebagai bawahan menurut Edy pihaknya berkewajiban untuk menjalankan perintah dan keputusan dari atasan.

“Penjagaan Kantor Gubernur atau kantor pemerintahan lain itukan salah satu tupoksi kecil dari Sat Pol PP, mungkin atasan kami menekankan kami lebih fokusnya ke (Penegakan) Perda ini,” Ungkap Edy.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ar Syahbandar meminta agar Kasat Pol PP dan Sekda Provinsi Jambi duduk bersama untuk mencari solusi tekait dengan peningkatan kedisiplinan dan kinerja dari Pol PP.

Diambil alihnya penjagaan Kantor Gubernur Jambi oleh Pengamanan Dalam (Pamdal) atau Security yang semula menjadi tugas dari Pol PP menurut Syahbandar merupakan bukti buruknya tingkat kedisiplinan Pol PP dalam menjalankan tugas.

Untuk itu, dirinya berharap agar semua pihak terkait baik itu Gubernur, Sekda dan juga Kasat Pol PP maupun Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi agar melakukan hearing bersama untuk mencari akar persoalan itu untuk dapat diatasi.(*)