JURNALJAMBI.CO – Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) akan dimulai pada 2018 dan ditargetkan rampung pada 2022. Presiden Joko Widodo berharap, UIII bisa mengukuhkan kepemimpinan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia di mata internasional.
“UIII dibentuk bukan hanya untuk menjawab kebutuhan domestik, tetapi dibentuk terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat internasional, untuk memperkokoh kepemimpinan Indonesia di dunia, terutama umat Islam internasional,” tutur Jokowi ketika memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/1).
Jokowi mengatakan, ia mendapatkan masukan dari sejumlah pemimpin negara Islam di Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengenai pentingnya pembangunan UIII. Universitas tersebut diharapkan menjadi arena pertukaran pelajar.
Jokowi mengatakan, kampus itu akan menonjolkan peradaban dan kebudayaan Islam yang berkembang di Indonesia dan dunia Muslim secara umum.
“Generasi muda Indonesia yang dikirim ke Timur Tengah, menurut beliau-beliau itu sebaiknya belajar ekonomi, perdagangan atau perminyakan. Sebaliknya, generasi muda Timur Tengah belajar mengenai Islam ke Indonesia,” ujar Presiden.
Gedung UIII terletak di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Luas gedung mencapai 15 hektare di atas tanah seluas 143 hektare. Universitas tersebut hanya akan menerima mahasiswa S2 dan S3 dari berbagai negara.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memaparkan pembangunan universitas tersebut akan menyedot biaya Rp3.9 triliun. Sebagian biaya berasal dari APBN maupun dana hibah dari negara lain. Pada tahun anggaran 2018, sudah disiapkan Rp600 miliar dari APBN.
Terkait kendala pembangunan lembaga pendidikan itu, Basuki mengatakan secara teknis masih menunggu laporan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dari Pemerintah Kota Depok.
“Amdalnya belum disetujui oleh pemerintah Depok, tapi tadi ada Pak wakil wali kota hal itu akan segera dibahas,” tandasnya.
Terkait rumah bekas tempat tinggal istri Gubernur Jenderal VOC Petrus Albertus van der Parra, Basuki menjamin tidak akan membongkar bangunan sarat sejarah itu. “Itu posisinya jauh di belakang, jadi tidak akan (dibongkar),” ujarnya.
Sementara, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang turut hadir dalam rapat tersebut menyatakan perencanaan fisik proyek sudah rampung. Heryawan mengatakan pembangunan lembaga pendidikan itu berada di lahan milik negara. Masyarakat yang tinggal di lahan tersebut, jelasnya, akan menerima uang santunan yang belum ditentukan jumlahnya.
“Mereka akan dipindahkan. Biasanya ada uang kadeudeuh, kerohiman. Jangan sampai ada yang dirugikan,” tandasnya. (mediaindonesia.com)
