DEFA

JURNALJAMBI.CO - Luas hutan di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi terus mengalami penyempitan. Banyak masyarakat yang terus melakukan pembukaan lahan dikawasan hutan. Mayoritas diantaranya berdalih hutan tersebut merupakan hutan adat warisan nenek moyang.



Ternyata, pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat bukan satu-satunya penyebab menyempitnya luas hutan di Sarolangun. Kepala KPH Hilir Sarolangun, Budikus menuturkan ada perusahaan yang melebihi batas wilayah.

"Sebagian lagi ada perusahaan yang melebihi batas, tapi sudah dikembalikan ke negara," ujar Budikus, Rabu (3/1) kepada para awak media.

Ia mengakui akibat okupasi dan perusahaan yang mendapatkan izin HTI dari pemerintah, membuat luas kawasan hutan di Sarolangun yang lebih dari 30 persen, tidak semua tutupannya berupa pohon-pohon tinggi yang tumbuh lebat.  Banyak tutupan hutan yang berganti jadi kebun karet, belikan bahkan jadi kebun sawit.

Budikus menyebut masalah okupasi hampir terjadi di semua wilayah pengawasannya, yang mencakup kecamatan Air Hitam, Pauh, Mandiangin, Sarolangun, Pelawan dan sebagian Singkut. Katanya, titik-titik rawan okupasi di kawasan hutan di wilayah hilir dimulai dari daerah Lubuk Sepuh, Ladang Panjang, serta sebagian wilayah Air Hitam.  Namun, wilayah yang paling rawan okupasi ada di Pauh dah juga Mandiangin.

"Masyarakat banyak beralasan jika kawasan hutan negara di daerahnya merupakan kawasan jelajah nenek moyangnya dulu yang berkenan sampai ke dalam (hutan)," jelasnya.

Akan tetapi untuk meminimalisir terjadinya konflik, dan sesuai nawacita presiden yang mencanangkan 12,7 juta hektare kawasan hutan untuk masyarakat, pihaknya memfasilitasi masyarakat yang terlanjur membuka kawasan hutan.

"Kita fasilitasi kalau terkanjur untuk menjadikan sebagai kawasan perumahan sosial, tidak ada Bagi-bagi lahan," tukasnya. (*)